150 Skripsi Hukum Perdata Most Recommended Paling Lengkap Terbaik

Manfaatkan 150 Skripsi Hukum Perdata Most Recommended Paling Lengkap Terbaik ini agar mudah dalam menyusun skripsi.

Bagi teman teman yang sibuk bekerja bisa menggunakan cara ini agar lebih cepat menyusun skripsinya. Saya rekomendasikan kumpulan skripsi paling lengkap dan terbaik ada di SkripsiBagus.Com. Isinya benar benar lengkap dan banyak pilihan judul skripsinya. Jadi tidak perlu pergi kemana mana lagi untuk mencari bahan skripsi. Teman teman sudah bisa memilih judul, membuat proposal dan membuat skripsi dengan bantuan website tersebut, 

Skripsi Hukum Perdata Most Recommended Paling Lengkap Terbaik

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGABAIAN PASAL 103UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 MENGENAI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA(Studi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.112/Pid.B/PN.Sda, PerkaraPenyalah Guna Narkotika Atas Nama Terdakwa Afifakh Rudi als Blek).

 PENULISAN HUKUM / SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (Studi di Pemerintah Daerah Kota Batu).

 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 06/Pid.S 2004/PN.Malang TENTANG PENGGUNAAN IJAZAH PALSU PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF.

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EKSPLOITASI SEKSUAL ANAKYANG DIJADIKAN PELACUR OLEH ORANG TUA(Studi di Desa Padamulya Kecamatan Cipunegra Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat).

 TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI HAK EKSKLUSIF PENCIPTA UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAAN DALAM LINGKUP HAK CIPTA DI INDONESIA.

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS AKTA PENGAKUAN HUTANG DAN KUASA UNTUK MENJUAL TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEBAGAI DASAR EKSEKUSI BENDA AGUNAN (JAMINAN) OLEH BANK(Studi di BTN Syariah Kantor Cabang Malang).

 ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK KEKERASAN MASSA ”TAWURAN” YANG TERJADI PADA PERTUNJUKAN ORKES DANGDUT MELAYU(Studi di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEREDARAN UPAL (UANG PALSU)DI WILAYAH HUKUM POLRES PONOROGO (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Ponorogo).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG JUDI DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang.

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)(Studi di Polres Banyuwangi).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EKSEKUSI PUTUSAN BPSK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DILUAR PENGADILAN(Studi Pada Kasus Sengketa Leasing di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Kediri).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN HARM REDUCTION BAGI PENGGUNA NAPZA DENGAN CARA SUNTIK(Studi di LSM Sadar Hati dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Malang).

 TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM MATERIIL PUTUSAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN TERDAKWA I NYOMAN SUDARMA(Studi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/83-K/PM.III-12/AD/V/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 96K/MIL./2007).

Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.

Asas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif KUHPerdata dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata).

Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata.

Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta).

Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata.

Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengandilan Negeri Karanganyar) Disusun).

KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERDATA (Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

PELAKSANAAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM SUATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

KEPUTUSAN KEPAILITAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG).

PENERAPAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA TAHAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERDATA (Studi Kasus Tentang Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta).

Penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata dalam Perkara Hutang-Piutang (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT SEBAGAI JAMINAN DALAM SATU PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

TINJAUAN MENGENAI ASPEK HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara).

TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (SENGKETA TANAH) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

STUDI TENTANG TUSSENKOMST DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA WARISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DAN PASIEN.

Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Jual Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Pelaku Usaha Jasa Penyiaran Berlangganan (Televisi Kabel) dan Peranan Pemerintah Sebagai Pengawas Terkait Perubahan Paket Layanan Secara Sepihak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung Jawab Notaris atas Keterangan Hak Waris yang Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kaitan Jual Beli Benda Tetap.

Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2014/PN.BB Terkait Tidak Diterimanya Gugatan (Niet Ontvankelijke Verklaard)Akibat Bukti Formal Yang Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pekerja Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Perusahaan.

Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Facebook dalam Transaksi Jual-Beli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO KUHPerdata.

Tinjauan Yuridis Pengemban Jabatan Legal Officer dan Pertanggungjawabannya Secara Perdata Dalam Suatu Perseroan Terbatas.

Pertanggungjawaban Malaysia Atas Tindakan Warganya Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Pekerja Migran 1990. 

Perkembangan Konstitusi di Indonesia. In: Satu Dasawarsa Perubahan UUD 1945

Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kabupaten Mojokerto Terhadap Dampak Penambang Pasir Liar Di Sungai Brantas Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan Hukum Pada Nasabah Bank Atas Sebagian Dana Yang Hilang Akibat Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Tertelan Dalam Mesin Atm Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Analisis Kasus Tindakan Pekerja Yang Menolak Mengundurkan Diri Sebagai Pekerja Pada Perusahaan.

Penyelesaian Sengketa Antara Pt Lion Mentari Airlines Dengan Tiga Mantan Pilot Lion Air Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Upaya Warga Surabaya Terhadap Pemerintah Kota Surabaya Atas Dilepaskannya Tanah Tetapi Belum Dibayar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Dampak Jangka Panjang Dalam Mengkonsumsi Mie Instan.

Problematika Keberlakuan dan Status Hukum Perjanjian Internasional

Status Perjanjian Internasional di Indonesia Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Upaya Untuk Menangguhkan Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghitungan Nilai Ekspor Kantor Bea Cukai Ditinjau Dari UU RI No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek Terkenal yang Mereknya Didaftarkan Oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis.

Perlindungan Hukum Terhadap Polisi Yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Perlakuan Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Penumpang Pengguna Kursi Roda Ridwan Sumantri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung Jawab Pengangkut Atas Hilangnya Penumpang Kapal Motor Putri Ayu Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Informasi Produk yang Tidak Jelas: Studi Kasus Konsumen Korban Penipuan Call Center ATM Palsu

ak Mewaris Adoptandus Yang Tidak Memperoleh Penetapan Dari Pengadilan.

Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Is There any Doubt Regarding Women's Leadership in Indonesia?

Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000

Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Indonesia Dan Malaysia Di Perairan Selat Malaka Berdasarkan Unclos 1982.

Penggunaan Kode Benang Kuning Pada Kain Grey Rayon Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Tindakan Pemerintah Terhadap Maskapai Penerbangan elang Atas Penolakan Terbang Penyandang Tuna Netra Dym Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peran IAEA (international Atomic Energy Agency) Dalam Menyikapi Tindakan Korea Utara Dalam Pengembangan Tenaga Nuklir Untuk Tujuan Tidak Damai.

Tanggung Jawab Pengurus Partai Politiuk Terhadap Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Buleleng Ditinjau dari Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Pembuatan Produk Mi Soun Dengan Menggunakan Bahan Kimia Kaporit Berlebih.

Tanggung Jawab Pengembang Yang Mengalih Fungsikan Fasilitas Umum Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya.

Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional

Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Pembukaan Lahan Perkebunan Oleh PT. Barat Selatan Makmur Investindo Dengan Penelantaran Hak Warga Sekitar Di Mesuji.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Kekurang Hati-hatian Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Menyebabkan Robeknya Usus Muryati Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Penggunaan Tanah Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan Yang Berasal Dari Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai Pekerja Waktu Tertentu di Pemerintahan Kotamadya Surabaya Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tindakan Badan Pertanahan Nasional Yang Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Dijadikan Hutan Kota Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

Pengenaan Retribusi Oleh Pemerintah Kota Surabaya Kepada TVRI Ditinjau Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 828/pdt.g/2010/pn.sby. Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Hak Milik.

Tanggung Jawab Sukhoi Terhadap Tamu Undangan Yang Menjadi Korban Dalam Kecelakaan Pesawat Superjet 100 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Tanggung Gugat Panitia Jambore Terhadap Perselisihan Antara PT Modern Photo Dan PT Sinar Gala Mulia Mandiri.

Analisis Hukum Terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Makasar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemberian Suaka Terhadap Julian Assange Oleh Pemerintah Equador Berdasarkan Convension Of Diplomatic Asylum, 1954 Dan Deklarasi Tentang Suaka Teritorial Tahun 1967.

Hak Desain Industri Saklar Putar (switch Gear) Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

WIJAYA, LILY (2013) Perlindunghan Hukum Pekerja Harian Lepas Yang Diputus Hubungan Kerjanya Pada Pt. Rk Ditinjau Berdasarkan Undang-undanbg Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penolakan Terhadap Wijaya Sebagai Calon Mahasiswa Tuna Netra Oleh Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Jakarta Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kesesuaian Peraturan Denda Parkir Bagi Pejabat Diplomatik di New York ditinjau dari Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

Tanggung Jawab Produsen dan Distributor atas Kerugian Konsumen dengan Adanya Iklan Mutu Gelang Power Balance ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Alasan Menjadi Anggota Partai Politik ditinjau dari Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah.

Keabsahan Wilayah Israel Menurut Cara-cara Perolehannya dalam Hukum Internasional.

Pemberhentian Kepala Daerah Dan/atau Wakil Kepala Daerah Yang Ikut Aksi Demo Menolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kedudukan Hakim Ad-hoc Di Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Buruh Outsourcing Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Swasta Malc Yang Mengakibatkan Meninggalnya Ni Karena Terlambatnya Pemberian Obat Serta Alat Bantu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat yang Merugikan Ahli Waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Syarat Penetapan Pengadilan Tentang Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara).

Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Force Majeure ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kekuatan Email sebagai Alat Bukti dalam Proses Persidangan Perkara Perdata.

Jatuh Tempo Pembayaran Jasa Perawatan Pesawat Batavia Air oleh Perseroan Terbatas Metro Batavia terhadap Perseroan Terbatas Garuda Maintenance Facility ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung Gugat Rumah Sakit Terhadap Pemberian Infus Diduga Kadaluwarsa Yang Mengakibatkan Meninggalnya Pasien Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengantar Hukum Waris Perdata Barat. Laros, Sidoarjo. ISBN 979-978-25-6314-8

Tanggung Gugat PT. Indonesia Air Asia atas Tidak Diberikannya E-Gift Voucher kepada Anastasya Akibat Keterlambatan Jadwal Penerbangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung Gugat Pihak PT. Cawan Mas terhadap Kaka Personil Band Slank atas Pemuatan Foto pada Botol Minuman Keras Produksi Cawan Mas Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Tanggung Gugat Perseroan Terbatas Pelita Propertindo Sejahtera kepada Pembeli Apartemen Palazzo Ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Tanggung Gugat Telkomsel atas Pengurangan Kuota Fair Usage dan Bandwidth Flash kepada Pelanggan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengakuan Ayah Biologis terhadap Anak Sumbang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.